H Hasbi Bicara Keadilan, Pengamat Ingatkan Cerita Gus Dur Tolak Hukuman Mati Koruptor

H Hasbi Viral Lagi, Pengamat Komunikasi Sebut Tidak Ada Pernyataan Yang Salah

Jakarta – Pengamat Komunikasi & media sosial  Ahmad Rifki Amin menilai tidak ada yang salah dengan pernyataan anggota Komisi III DPR RI, H Hasbiallah Ilyas saat di ruang rapat komisi III DPR RI dengan Kejaksaan.

“Dari sisi pesan yang dikomunikasikan, tidak ada yang salah dengan apa yang disampaikan H Hasbi itu. Legislator komisi III ini menggunakan haknya sebagai dewan dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja mitra dan beliau bicara atas nama keadilan loh. Apa yang salah jika koruptor dihukum sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, tidak dilebihkan apa yang diambil si koruptor, tidak juga dikurangkan apa yang diambilnya, dan dihukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku, kan ini inti pesan nya H Hasbi, asas keadilan,” tukas Rifki Amin.

Cara penyampaian pesan politisi asal Betawi itu kata Rifki Amin memang selalu menjadi daya tarik media dan masyarakat luas, selain cara penyampaian pesannya yang unik, kalimatnya juga menarik.

 “Latar H Hasbi itu asli orang betawi, apa adanya saja jika bicara tapi tidak asal bicara. Dia bicara sangat presisi, bicara keadilan kan?. Hukum koruptor sesuai yang diambil kan. Apa bedanya misalkan tersangka maling motor satu, tapi di tuding dan dihukum mencuri dua motor, kan itu tidak adil namanya,” kata Rifki Amin.

Publik kata Rifki Amin perlu mendengar secara utuh pesan yang disampaikan H Hasbi. “Saya lihat dibeberapa postingan ada yang memotong-motong, tidak utuh. Ini cara framing penumpang gelap meramaikan isunya, hingga kesannya negatif,. Cara kerja media kan semua juga faham, bad news is good news, ada bahan yang bisa diolah-olah jadi negatif nih, ” katanya menambahkan.

Dari beberapa media, Rifki Amin mengaku sempat juga melakukan analisa sederhana. “Dari konteks judul dibeberapa postingan, sudah framing negatif. Ini membuat pembaca atau penonton sudah terfokus sesuai judul, sudah begitu pesan vidio nya sudah dibumbui narasi audio. Saran saya sih, sebaiknya nonton utuh di link DPR punya, di sosmed personal H Hasbi juga ada versi utuhnya, , ” tukasnya.

Apa yang dilakukan pekerja kreatif, Rifki Amin juga tidak menyalahkan karena semua rebutan mencari bahan, mencari traffic tinggi penonton dan komentar. “Sudah eranya sih, pinter-pinteran. Buka ruang perdebatan. Yang bahaya jika orientasinya hanya cari pengunjung dan komentar, akhirnya mengesampingkan pesan sebenarnya dan membangun persfektif baru dengan tujuan menghilangkan trust atau kepercayaan," kata Rifki Amin.

Pesan H Hasbi Linier dengan Sikap Gus Dur, Kedepankan Keadilan & Kemanusiaan

Lebih lanjut, Rifki Amin yang pernah menjadi Fotografer Gus Dur itu menilai pesan yang dikomunikasikan H Hasbi diruang sidang dengan Kejaksaan itu juga linier dengan apa yang disampaikan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang menolak adanya hukuman mati bagi pelaku tindak koruptor.

“Tahun 2008, rame soal wacana hukuman mati pelaku koruptor, siapa yang menolak ?, Gus Dur menolak dengan tegas. Tidak perlu digemborkan ada hukuman mati bagi koruptor, terapkan saja hukum yang berlaku. Itu kata Gus Dur. Beliau faham ngapain repot dihukum mati, nanti juga mati sendiri. Pada momentum ini pun Gus Dur dikesankan bela koruptor loh, padahal asas keadilan dan kemanusiaan yang dikedepankan, ” katanya mengingatkan.

H Hasbi yang popular dikenal dengan sebutan Baba Hasbi itu kata Rifki Amin merupakan kader yang mengalami proses panjang dalam berpolitik di PKB. “Baba Hasbi itu punya guru seorang wali, ya wali Gus Dur. Sebagai seorang kader dan sebagai seorang murid Gus Dur, sudah linier sudah sesuai yang diperjuangkan Baba Hasbi dengan yang diajarkan Gus Dur. Keadilan, kemanusiaan, demokrasi, kejujuran, ” kata Rifki Amin.

Sebagaimana diketahui, Komisi III DPR RI dalam rapat dengan Kejaksaan di Senayan beberapa waktu lalu dihebohkan dengan pernyataan politisi asal Jakarta, H Hasbiallah Ilyas. Inti pernyataan legislator PKB itu adalah agar keadilan ditegakkan, termasuk untuk pelaku koruptor.

Berikut pesan utuh yang disampaikan H Hasbiallah Ilyas sesuai dengan Vidio live Streaming di akun DPR RI

H Hasbiallah Ilyas :

Barang sitaan, yang seharusnya uang itu kembali ke negara dan untuk menguatkan perekonomian kita.

Yang saya ingin tanyakan, berapa uang negara yang hari ini sudah kembali?

Soal penghitungan aset, salah satu contoh misalnya kasus timah. Hitungan kejaksaan agung kalo tidak salah waktu itu hampir 300triliun, tapi kejaksaan agung pada waktu itu bukan hasil hitungan BPK.

Mohon maaf saya bukan curiga, yang saya takutkan begini ; penghitungan kalo tidak dilakukan BPK hanya dengan kejaksaan agung, kita takut ada kongkalikong disitu pak. Kongkalikong yang harusnya sekian-sekian.

Dalam kasus timah juga ada beberapa yang saya baca dan saya amati, ada operclaim pak. Misalnya, yang dinikmati oleh koruptor itu berapa? Tapi dari Kejaksaan agung itu menghitung kerugian dari jaman Belanda dulu pak misalnya. Misalnya ini kerusakan alam sekian, ini dihitung, itu kan tidak fair juga pak. Walaupun mereka korupsi tapi kita jangan sampai mendzolimi orang ini penegakan hukum harus sejujur-jujurnya dan harus apa adanya, jangan karna keinginan masyarakat jangan sampai tersandera. Kejaksaan agung ingin dikatakan “kami super power, kami terkuat, kami bisa mendapatkan uang banyak” oh kita sangat bersyukur bisa seperti itu.

Tapi, jangan sampai hukum itu melihat popularitas tapi mengabaikan hukum.

Kasus pencegahan, kita bangga dengan kejaksaan hari ini terutama dengan jampidsus. Berapa banyak korupsi berapa banyak uang triliunan yang bisa diselamatkan oleh kejaksaan agung. Tapi pencegahan bapak bagaimana? Misalnya, kita gak usah yang besar besar pak. Saya contoh di daerah-daerah, berapa banyak uang di seluruh provinsi di Indonesia / negara yang bisa diselamatkan?

Tadi Bapak sebutkan didalam tentang BUMN dan BUMD. Bapak sampaikan, misal TP4D (Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah) hari ini dibubarkan, tidak ada. Ini kan bagian dari pencegahan, coba bapak lihat indeks korupsi di daerah-daerah pak. Setelah TP4D dibubarkan ini indeks korupsi kita meningkat pak. Tapi kita lihat, sebelum TP4D dibubarkan indeks korupsi kita sangat kecil sekali di daerah-daerah ini.

Tolong saya minta kepada Pak jampidsus supaya TP4D didaerah-daerah di aktifkan lagi dan di kembali lagi, bekerjasama dengan kepolisian dan pemerintah daerah

Penulis

Tim Redaksi