Jelang 100 Hari Kabinet Merah Putih Rakyat Ikut Lakukan Evaluasi Kritis

KEBIJAKAN Politik dan Ekonomi Nasional Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai sejalan dan tegak lurus dengan spirit masa depan Indonesia dalam ikhtiar menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Presiden Prabowo Subianto sejak 20 Oktober 2024, telah menunjukkan dan menempatkan kebijakan strategis dibidang politik dan ekonomi nasional. Termasuk di dalamnya ikhtiar besar terhadap komitmen anti korupsi Kabinet Merah Putih. Ini menjadi komitmen eksklusif Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio kepada wartawan, Kamis (16/1/25).

Menurut Bambang yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur, Presiden Prabowo telah menunjukkan intensitas kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil dan kebijakan untuk memerangi korupsi dan menegakkan pemerintahan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

"Komitmen Presiden Prabowo tidak saja menunjukkan kelasnya dalam konstelasi politik nasional, tapi juga mendapat perhatian signifikan dari dunia internasional," kata Bambang.

Bahkan, diberbagai forum internasional, seperti KTT G-7, G-20 dan Forum APEC, Presiden Prabowo mendapatkan apresiasi dari para Kepala Negara dan Kepala Pemerintan dari berbagai negara.

"Presiden Prabowo telah menunjukkan otentikisme pemimpin dari Asia khususnya Asia Tenggara. Indonesia adalah negara besar yang pernah menjadi kiblat Negara-Negara Non-Blok. Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia di bawah kepemimpinannya tidak bisa lagi didikte oleh negara lainnya. Indonesia duduk sejajar dengan negara-negara lainnya di dunia," kata Bambang.

Menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih pada 29 Januari 2025 mendatang, Bambang mengingatkan agar para Menteri, para Wakil Menteri, para Kepala Badan dan pejabat setingkat menteri untuk merealisasikan tugas negara yang menjadi tanggungjawabnya.

"Kami, masyarakat, akademisi, cendekiawan, lembaga swadaya masyarakat dan institusi yang berkepentingan dalam konstelasi politik nasional ikut serta dalam memberikan penilaian kritis terkait kinerja 100 hari kepada Menteri, Wakil Menteri, Ketua Badan Kabinet Merah Putih dan secara keseluruhan kepada Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Raport selama 100 hari kerja itu, bisa dimaklumkan menjadi bagian penting untuk mengambil langkah penting Presiden dalam melaksanakan hak prerogatifnya untuk melakukan reshuffle kabinet sesuai penilaian kinerja dan kebutuhan," kata Bambang.

Di sisi lain, kata Bambang, Presiden Prabowo telah berupaya membangkitkan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintahannya, untuk mewujudkan berbagai program strategis.

Karena itu, Bambang berharap agar Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara berkala agar para pembantu presiden (Menteri, Wakil Menteri dan pejabat setingkat menteri) untuk bekerja baik, sungguh-sungguh dan efektif serta berdayaguna dan berhasilguna.

Dalam konteks ekonomi, Bambang mengatakan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo dalam beberapa tahun terakhir ini, Indonesia memiliki kebijakan ekonomi dan fiskal yang menguntungkan.

Indonesia bahkan berhasil mempertahankan pertumbuhan di angka 5 persen setelah pandemi Covid-19 dan mempertahankan inflasi 2 persen.

Presiden Prabowo, kata Bambang akan bekerja ekstra keras dalam mengatasi problematika kemiskinan di Indonesia secara langsung. Selain itu, Bambang mengapresiasi Presiden Prabowo bahwa Indonesia akan mewujudkan swasembada energi dan pangan.

"Pertumbuhan ekonomi yang berada di level 5 persen dalam 10 tahun terakhir Pemerintahan Jokowi berada di bawah target 7 persen. Sedangkan Presiden Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen. Ini bukan hal mudah, tapi dapat direalisasikan," kata Bambang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa upaya untuk mengkonsolidasikan koperasi sebagai langkah nyata dalam memberdayakan ekonomi rakyat kecil.

"Kebijakan ini tidak hanya mendorong keadilan sosial tetapi juga memberikan fondasi ekonomi yang lebih kuat bagi masyarakat di daerah," kata Dasco.

Menurut Dasco, komitmen untuk pemberdayaan rakyat kecil harus semakin diperkuat dengan alokasi tambahan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Dengan dana ini, kata Dasco, koperasi diharapkan dapat bertransformasi dari sekadar pelaku usaha kecil menjadi pemain utama dalam industri besar.

Jika kebijakan ini diimplementasikan dengan baik, kata Dasco, Indonesia berpeluang menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, di mana masyarakat dapat mengambil bagian aktif dalam pembangunan ekonomi.

Dasco juga menyampaikan salah satu capaian awal yang signifikan dalam penghematan anggaran di berbagai sektor.

Salah satunya, efisiensi pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang menghemat Rp4,4 triliun dan pengurangan biaya haji hingga Rp4 juta per jemaah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggunakan anggaran negara secara lebih bijaksana.

"Kebijakan ini mencerminkan perhatian terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel," kata Dasco yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.

Di sisi lain, Dasco mengatakan bahwa evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional juga menjadi langkah penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Dengan melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintahan Prabowo menunjukkan keberpihakannya pada kepentingan rakyat, bukan sekadar mengejar target pembangunan," tandas Dasco.

Penulis

RD

Penulis

Tim Redaksi