Usulan Fraksi PKB Dorong Percepatan Perda Pesantren di Jakarta Diapresiasi Tokoh Masyarakat

Jakarta – Kembali mencuatnya usulan Yusuf Legislator DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa agar Pemprov Jakarta segera menyusun bersama Perda Pesantren mendapat apresiasi dari tokoh masyarakat di beberapa daerah di Jakarta, salah satunya tokoh pendidikan Islam dari Jakarta Barat, H Tajudin Hasbullah yang merupakan Penasehat di lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah At-Tahriah, Pegadungan Jakarta Barat.

“Pemerintah Jakarta harus merespon usulan itu, dipercepat saja pembentukan Perda Pesantrennya, karena setau saya Fraksi PKB sudah berkali-kali menyampaikan masukan dari penyelenggara pendidikan di pesantren atau sekolah dibawah Kemenag,” kata H Tajudin.

Ketimpangan sosial antara Sekolah Umum dan berbasis agama atau pesantren di Jakarta kata H Tajudin sangat menyolok. Padahal katanya ada di pusat pemerintahan. “Kita ini dekat dengan pusat penguasa, tapi kebijakannya tidak bisa dirasakan kebermanfaatannya. Mudah dan sangat dekat untuk faham betapa kecilnya gaji guru Madrasah Diniyah misalkan. Menyolok sekali ketimpangannya dengan guru di sekolah umum,” kritik H Tajudin menyampaikan.

Keberadaan lembaga pendidikan seperti diniyah yang dikelola yayasan At-Tahriah meski sudah berpuluh tahun memberi kontribusi pada pemerintah dalam rangka membangun karakter generasi berakhlak dan beradab dirasakannya jauh dari perhatian pemerintah.

“Saya kira bukan sekolah kami saja, sekolah berbasis yang sama juga merasakan keperihan. Hanya lebih diam dan banyak sabarnya. Mungkin ajaran guru-guru sebelumnya begitu banyakin ikhlas,” kata sosok berdarah betawi itu.

Namun, kali ini penyelenggara sekolah berbasis pesantren, kata H Tajudin sudah harus bergerak membangun narasi pesan yang sama. “Sadarkan pemerintah untuk punya perhatian melalui kebijakan agar sekolah berbasis pesantren mendapat hak yang sama sebagaimana amanah Undang-Undang,” tegas H Tajudin.

Sebagaimana diketahui, Yusuf Legislator Fraksi PKB di DPRD Jakarta kembali menyampaikan aspirasi para pengelola pendidikan berbasis pesantren, para guru berbasis pesantren agar Pemprov Jakarta menyusun bersama Perda Pesantren.

“Nanti Ketua, ada Pansus Pendidikan, kita mendorong ada Perda Pesantren untuk di DKI Jakarta, agar pesantren-pesantren yang ada di Jakarta ini bisa tersentuh oleh APBD Jakarta, Pesantren juga harus dapatkan KJP karena berhak mendapatkan hal yang sama,” kata Yusuf Legislator PKB daerah pemilihan DKI Jakarta 8 ( Kec.Jagakarsa, Kec.Mampang Prapatan, Kec.Pancoran, Kec.Pasar Minggu dan Kec.Tebet ) itu

Penulis

Tim Redaksi